Cangkrukan asyik di Sidoarjo kota

Pernah merasakan makan mie di atas ketinggian 6.000 mtr? Mahal memang.  Untuk penernangan rute pendek jakarta surabaya perlu merogoh 400 rb.  Masih ditambah lagi unyuk semangkuk mie instannya.  Lhep.
Tapi begitulah sensasi memang sudah menjadi komoditas ekomomi.  Milik para pemodal, yang semakin menggelembung saja pundi-pundi dinarnya.
Lalu ada hubungan apa menulis dengan sensasi?  Bukankah menulis dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja?  Asal ide didapat, alat tulis tersedia, menulis mustahil untuk yidak dilakukan.
Anda benar.
Lalu?A
Coba jawab dengan jujur, pernahkah anda kehabisan ide? Atau mungkin kebosanan menerpa.  Rutinitas sudah menjadi harga mati.  Maka bila anda menjawab ya untuk semua hal itu, sudah saatnya anda mencari sensasi baru dalam memulis.
Caranya?
Datang saja ke pertigaan depan kantor pos Sidoarjo.  Cangkrukan bareng orang-orang yg kelaparan tiap pagi.  Bisa pilih menu sendiri.  Ada bubur ayam, bakso, siomay juga lontong kupang.  Pecel pun berserakan.  Jgn kawatir terganggu konsentrasi.  Anda bebas duduk berjam-jam tanpa pakai acara diusir segala.
Pemandangannya juga oke.  Mata akan dimanjakan dengan pandangan jauh tampa batas, cocok unyuk mengatasi mata capek bertempur dengan sinar LCD laptop atau tab bawaan.  Jangan memandang remeh warung kopi di sini.  Fasilitas wifi tersedia gratis.
Jangan tunda lagi.  Ayo cangkrukan disini.  Di pertigaan kantor pos Sidoarjo.

Read More

Mengapa Harus Dikerjasamakan dengan Swasta?

KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta) atau biasa disebut PPP (Public Private Partnership) secara sederhana dipahami sebagai suatu bentuk kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat.  Masing-masing pihak berkontribusi dengan menyerahkan aset dan keahliannya dalam penyediaan layanan serta membagi dengan adil resiko yang mungkin timbul serta potensi manfaat yang dapat diperoleh.  Kerja sama ini tidak serta merta menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan infrastruktur bagi warganya bilamana terjadi kegagalan dalam pelaksanaan konstruksi.  Fungsi KPS dalam hal ini hanyalah menyediakan alternatif pendanaan yang diperlukan pada sebuah proyek konstruksi (pada umumnya).
Pelaksanaan proyek konstruksi infrastruktur di Indonesia sebenarnya dapat dibedakan dalam tiga kategori utama berdasarkan sumber pendanaannya:

1. Proyek Pemerintah yang didanai dari APBN/APBD, dengan pelaksana konstruksi adalah BUMN/BUMD dan Swasta (Asosiasi Pelaksana Jasa Konstruksi).
2. Proyek milik BUMN/BUMD yang didanai dari anggaran BUMN/BUMD sendiri sesuai dengan besaran yang tercantum dalam RKAP yang  telah disahkan.
3. Proyek Kerjasama Pemerintah - Swasta yang didanai oleh investor swasta/pinjaman perbankan/pasar modal dalam dan luar negeri.

Dengan skema tersebut, KPS sebagai sebuah pola pendanaan sebenarnya relatif menguntungkan bagi pemerintah.  Bagaimana tidak?  Bahkan di negara maju sekalipun, anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk membangun seluruh infrastruktur yang dibutuhkan warganya.
Bappenas sendiri merilis, dari total kebutuhan penyediaan infrastruktur di Indonesia untuk kurun 2010-2014, hanya 31% yang dapat didanai oleh pemerintah melalui APBN/APBD.  Sisanya 69%  harus dicarikan dari sumber lain diluar APBN.  KPS lah jawabannya.  Pemerintah punya aset.  Swasta punya sumber pembiayaan yang tak terbatas.  Pemerintah dapat mendukung melalui penerbitan regulasi, swasta memiliki sumber daya yang efisien untuk mengelola Objek yang diKPSkan.  Klop sudah!
Maka bila anda adalah pembuat kebijakan dan pengambil keputusan di daerah, segera listing obyek infrastruktur yang menarik untuk di KPS kan.
Listing saja!  Adapun langkah selanjutnya serahkan pada perencana anda untuk menilai kelayakannya.
 

Read More